Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt Ditinjau dari Hukum Islam

Skizofrenia merupakan suatu kondisi mental dan penyakit medis yang mengganggu fungsi otak secara normal, serta memengaruhi aspek kognitif, emosional, dan perilaku seseorang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana skizofrenia paranoid, kedudukan keterangan ahli, serta pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa Salinan putusan dan peraturan perundang- undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim tetap memidana terdakwa karena menilai gangguan jiwa yang dialami tidak bersifat permanen dan terdakwa dianggap sadar serta mampu merencanakan perbuatannya (adanya mens rea). Keterangan ahli dari pskiater forensik berfungsi sebagai alat bukti surat (Visum et repertum), dan keterangan saksi di persidangan untuk memperkuat keyakinan hakim, namun hakim memiliki otoritas penuh untuk menilai kekuatan pembuktian tersebut. Dalam perspektif hukum islam, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman fisik seperti qishash, melainkan dikenanakan tanggung jawab berupa denda (diyat) yang diambil dari harta atau ditanggung oleh walinya