EFEKTIVITAS SANKSI QANUN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI ACEH BESAR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Aceh Besar. Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki regulasi ketat yang mencakup sanksi administratif hingga pidana ringan(tipiring) bagi pelanggar individu maupun pengelola tempat usaha. Metode analisis dilakukan dengan meninjau aspek penegakan hukum, faktor pendukung, serta hambatan sosiokultural di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi Qanun KTR berada pada kategori belum optimal. Keberhasilan signifikan terlihat pada institusi formal seperti fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan kantor pemerintahan, di mana pengawasan internal berjalan optimal. Namun, efektivitas sanksi melemah pada sektor informal, khususnya pasar tradisional dan warung kopi, akibat kuatnya budaya merokok lokal dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap penurunan omzet. Hambatan utama yang ditemukan meliputi inkonsistensi pengawasan oleh aparat penegak hukum (Satpol PP) serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pemantauan menyeluruh. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun Qanun KTR berhasil meningkatkan kesadaran publik dan memperbaiki kualitas udara di zona tertentu, penguatan efektivitas sanksi memerlukan konsistensi penegakan hukum yang berkelanjutan dan integrasi kearifan lokal dalam strategi edukasi masyarakat. Qanun ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, melalui observasi dan wawancara dengan aparat penegak qanun serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qanun telah berlaku sejak 2020, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah karena lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi publik, dan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta instansi terkait.