Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Jarîmah Ikhtilāṭ (Studi Kasus di Tempat Wisata Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Aceh memiliki status istimewa dalam penerapan Syariat Islam yang diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana salah satu fokus utamanya adalah larangan terhadap jarîmah ikhtilāṭ, yaitu perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Namun, di kawasan wisata Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, fenomena pelanggaran ikhtilāṭ masih kerap ditemukan, yang mengancam citra wisata halal dan ketertiban umum di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) dalam mencegah serta mengawasi jarîmah ikhtilāṭ di tempat wisata Kecamatan Lhoknga, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut, serta tinjauan fikih jināyah terhadap upaya pencegahan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, pengelola wisata, serta observasi langsung di lapangan, sementara analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH menjalankan peran melalui dua pendekatan utama, yakni pengawasan rutin berupa patroli di lokasi wisata setiap akhir pekan dan pembinaan edukatif bagi pelanggar. Meskipun demikian, terdapat hambatan internal berupa keterbatasan jumlah personel (SDM) yang tidak sebanding dengan luas wilayah tugas dan minimnya sarana operasional, serta hambatan eksternal berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan resistensi dari pelaku usaha. Sebagai kesimpulan, peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan jarîmah ikhtilāṭ di Kecamatan Lhoknga telah diupayakan secara maksimal melalui metode preventif dan edukatif, namun penguatan koordinasi dengan perangkat desa serta sosialisasi hukum yang lebih masif sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan di lapangan guna mewujudkan kepastian hukum dan menjaga kehormatan Syariat Islam di Aceh.