Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Dan Peran Satpol PP Terhadap Kecelakaan Pengendara Akibat Hewan Peliharaannya (Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 Sampai 9)

Fenomena hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya wilayah Aceh Besar ialah ancaman nyata terhadap keselamatan berkendara dan hak hidup pengendara. Penelitian ini secara kritis menganalisis implementasi tanggung jawab pemilik ternak dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 dan 9. Masalah utama yang dikaji meliputi mekanisme pertanggungjawaban pemilik ternak, efektivitas peran Satpol PP dalam penertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, wawancara mendalam dengan pihak Satpol PP serta Pemilik ternak. Analisis dilakukan secara deskriptif-induktif untuk membedah fakta sosial terkait efektivitas regulasi di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pemilik ternak memikul tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan mereka, selaras dengan Pasal 1368 KUH Perdata dan prinsip hifdz al-mal (perlindungan harta) dalam Maqashid Syariah. Namun, secara empiris, efektivitas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 masih terhambat oleh minimnya kesadaran pemilik ternak yang tetap melepaskan hewan secara diam- diam demi menghemat biaya pakan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kecelakaan akibat hewan ternak memerlukan penanggulangan lebih dari sekadar pendekatan administratif menuju pengawasan berbasis komunitas tingkat gampong. Dibutuhkan sinergitas yang lebih kuat antara Pemilik hewan ternak dan Satpol PP untuk menjamin kepastian ganti rugi bagi korban, terutama dalam kasus hewan yang tidak diketahui pemiliknya.