Analisis Dwifungsi TNI Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Studi Kasus Pengangkatan Perwira TNI Menjadi Pj Bupati Seram Barat)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Kenyataannya pj bupati Seram Barat berasal dari kalangan TNI dan berstatus sebagai prajurit aktif dan hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran, tugas dan fungsi TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yakni sebagai garis besarnya dalam hal pertahanan dan memberikan perlindungan kepada bangsa dan Negara. Pengangkatan Pj Bupati Seram Barat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana dalam ketentuan Pasal 201 ayat (11) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Brigjen Andi Chandra merupakan salah satu prajurit TNI aktif yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2020 dan bukan berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan tinggi Madya. Begitu pula dalam fiqh siyasah harusnya TNI tersebut tidak boleh memegang jabatan kekuasaan di Negara sebab mereka hanya berfokus di bidang pertahanan keamanan saja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekuasaan ganda yang dijabat oleh seseorang terlebih lagi amir al jihad harus professional dalam menjalankan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan.