Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sementara pengaturan teknis dan penerapan selektif tarif PPN sebesar 12% diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Oleh karena itu, PMK Nomor 131 Tahun 2024 menjadi dasar utama dalam penelitian ini karena mengatur secara langsung objek barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12%. Penerapan tarif PPN 12% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dinilai berpotensi berdampak pada daya beli, khususnya bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Meskipun secara normatif tarif PPN 12% tidak dikenakan terhadap barang kebutuhan pokok, kebijakan ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap harga kebutuhan pokok melalui pengenaan PPN atas barang dan jasa non-kebutuhan pokok serta komponen pendukung dalam rantai distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN serta bagaimana kebijakan kenaikan tarif PPN ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah māliyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, artikel ilmiah, serta pandangan para pakar yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyāsah māliyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kenaikan tarif PPN dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara, dalam perspektif fiqh siyāsah māliyah kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, tolong-menolong, serta tujuan dasar syariah, terutama apabila dampak tidak langsungnya menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban konsumsi kelompok berpenghasilan rendah