Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Syariah Berbasis Digital (SeaBank) di Aceh (Studi: Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS)

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun dalam praktiknya, layanan keuangan digital konvensional seperti SeaBank tetap dapat diakses oleh masyarakat Aceh meskipun tidak memiliki kantor fisik di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan berbasis digital, mengidentifikasi faktor penyebab lembaga keuangan konvensional berbasis digital masih beroperasi di Aceh, serta mengkaji bentuk penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Syariat Islam dan Otoritas Jasa Keuangan Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur terkait. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, Qanun LKS secara normatif telah mewajibkan seluruh aktivitas keuangan di Aceh berlandaskan prinsip syariah sebagaimana tercermin dalam Pasal 2, Pasal 6, namun belum dilengkapi ketentuan teknis mengenai pengawasan layanan keuangan digital yang beroperasi lintas wilayah tanpa kehadiran kantor fisik. Kedua, masih beroperasinya lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh merupakan akumulasi kelemahan pada tiga unsur sistem hukum dari sisi struktur, terdapat kekosongan kewenangan antara DSA yang hanya berfungsi koordinatif dan OJK yang tidak terikat menegakkan prinsip syariah daerah, dari sisi substansi, terdapat ketegangan normatif antara UU OJK yang bersifat umum dan UU Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus (lex specialis), dari sisi budaya hukum, rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan kepatuhan sukarela masyarakat belum terbentuk. Ketiga, penegakan represif melalui Pasal 64 Qanun LKS tidak dapat dijangkau kepada lembaga keuangan digital seperti SeaBank bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena terjadi kekosongan yurisdiksi (jurisdictional gap) akibat tidak adanya instrumen dan lembaga yang secara bersamaan memiliki mandat dan kewenangan yang cukup untuk menjangkaunya.