Mekanisme Penghentian Penyelidikan Perkara oleh Kepolisian Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penghentian Penyelidikan Kasus Post Laparatomi Pada RSUD Aceh Tamiang)

Peningkatan kasius dugaan malpraktik medis, khususnya pošt laparotomi di RSUD Aceh Tamiang, menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana akibat potensi penghentian penyelidikan yang tidak konsisten. Hal ini menuntut peran aktif kepolisian dalam menerapkan mekanisme penghentian penyelidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sambil mempertimbangkan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini mengandung tiga rumusan masalah utama: pertama, alasan mengapa Polda menghentikan penyelidikan kasus malpraktik, kedua tinjauan (KUHAP) terhadap penghentian penyelidikan dan ketiga, kajian hukum Islam terhadap penghentian penyelidkan kasus tersebut. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara penyidik, analisis dokumen penyidikan, serta kajian peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, alasan Polda menghentikan penyelidikan dikarenakan tidak memenuhi 2 elemen pembuktian subyektif dan kausalitas langsung, kedua penghentian penyelidikan yang dilakukan Polda di anggap tidak selaras karena bertentangan dengan kajian yuridis pada Pasal 360 jo 361 KUHAP dan Pasal 440 UU Kesehatan yang dimana seharusnya kasus malpraktik ini bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyidikan dan ketiga, dari perspektif hukum Islam, penghentian penyelidikan dapat dilakukan karena alat bukti yang ada tidak dapat membuktikan målpraktik itu terjadi, oleh karena itu penghentian penyelidikan dapat dilakukan agar terhindar dari syubhat