Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh

Provinsi Aceh, yang termasuk wilayah dengan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun, hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan di bidang ketenagakerjaan, walaupun indikator makro seperti laju pertumbuhan ekonomi dan besaran belanja pemerintah menunjukkan pergerakan yang berubah-ubah. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji dan menjelaskan sejauh mana pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran pemerintah memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), mencakup 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2024. Model estimasi yang diterapkan adalah Fixed Effect Model (FEM), yang ditetapkan sebagai model terbaik berdasarkan hasil pengujian Chow dan Hausman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara individual pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh, yang menandakan bahwa penguatan kegiatan ekonomi berpotensi memperluas kesempatan kerja. Sebaliknya, belanja pemerintah justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang mengisyaratkan bahwa penggunaan anggaran publik belum sepenuhnya difokuskan pada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Secara bersama-sama, variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Aceh membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif serta kebijakan pengeluaran pemerintah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.