Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Kain Tenun Songket Menurut Akad Ijārah Alā Al-'Amāl (Penelitian Di Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Aceh Besar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan pengrajin kain tenun songket di Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, yang tidak menetapkan besaran dan waktu pembayaran upah secara pasti pada saat akad. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait keabsahan akad ijārah ‘alā al-‘amāl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan upah oleh pelaku usaha, mengkaji sistem pembagian kerja dan pengupahan, serta menilai kesesuaiannya dengan akad ijārah ‘alā al-‘amāl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan pengrajin, serta dianalisis dengan mengacu pada ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan upah tidak dilakukan secara pasti pada saat akad, melainkan ditentukan berdasarkan jumlah produksi, tingkat kerumitan motif, kualitas tenunan, dan harga jual kain di pasar, dengan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai atau setelah kain terjual. Sistem pembagian kerja terdiri atas dua pola, yaitu sistem kerja pesanan dan sistem kerja mandiri. Pada sistem kerja pesanan, jenis pekerjaan, batas waktu, dan besaran upah telah ditentukan di awal. Pada sistem kerja mandiri, waktu pengerjaan ditentukan oleh pengrajin, dan besaran upah tidak ditentukan pada saat akad, tetapi bergantung pada hasil penjualan kain. Ditinjau dari akad ijārah ‘alā al-‘amāl, sistem kerja pesanan memenuhi syarat sah akad karena terdapat kejelasan objek pekerjaan (ma‘qūd ‘alaih) dan kejelasan upah (ta‘yīn al-ujrah) pada saat akad. Sebaliknya, sistem kerja mandiri tidak memenuhi syarat sah akad karena besaran upah tidak ditentukan pada saat akad dan bergantung pada hasil penjualan, sehingga mengandung unsur gharar, serta menempatkan pengrajin menanggung risiko penjualan yang bukan merupakan kewajiban dalam akad ijārah.