Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Analisis Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie dari Aspek Siyāsah Dustūriyyah)

Penelitian ini membahas problematika hak keterwakilan perempuan di parlemen sebagai isu konstitusional dan keagamaan yang menuntut adanya analisis secara mendalam. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meski telah ada materi kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% calon legislatif perempuan, tetapi implementasinya belum menghasilkan representasi secara proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie dan meninjau kesesuaiannya di dalam perspektif fikih siyāsah al-dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menelaah norma konstitusi dan prinsip-prinsip fikih siyāsah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Jimly, hak keterwakilan perempuan merupakan bagian dari prinsip non diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H dan 28I, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh struktur hukum dan budaya politik patriarki. Sementara itu, dalam fikih siyāsah al-dustūriyyah, keterlibatan perempuan di parlemen dipandang sah dan dianjurkan selama bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan tidak menyalahi nilai etika Islam. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian lanjutan mengeksplorasi mekanisme kelembagaan yang menjamin efektivitas kuota afirmatif, serta melakukan kajian komparatif antara prinsip fikih siyāsah dan praktik legislasi afirmatif untuk memperkuat integrasi antara hukum Islam dan konstitusionalisme modern.