Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Tugas Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Tugas Nadzir dalam Mengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran nadzir dalam pengelolaan wakaf, yang secara normatif diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, namun dalam praktik seringkali belum berjalan optimal.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Samadua, nadzir wakaf, dan perangkat desa, serta dokumentasi arsip wakaf yang tersedia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas nadzir di Kecamatan Samadua belum sepenuhnya sesuai dengan amanah undang-undang. Pengadministrasian harta wakaf masih terbatas pada dokumen yang tersimpan di KUA, sementara nadzir tidak memiliki arsip mandiri. Pengelolaan tanah wakaf hanya sebatas pemanfaatan sesuai dengan niat wakif tanpa adanya upaya pengembangan wakaf produktif. Fungsi pengawasan masih bersifat reaktif dan tidak dilakukan secara rutin, sedangkan kewajiban pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak dilaksanakan.Selain itu, penelitian menemukan data baru terkait adanya sejumlah aset wakaf di Desa Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, dan Air Sialang Hilir yang sebelumnya tidak tercatat dalam data resmi KUA. Temuan ini menunjukkan lemahnya sistem administrasi wakaf di tingkat kecamatan.Kesimpulannya, implementasi Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Samadua masih belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar nadzir meningkatkan kapasitas administrasi dan pengelolaan wakaf produktif, KUA memperbarui pendataan wakaf secara berkala, BWI memberikan pedoman serta pelatihan bagi nadzir, dan pemerintah desa bersama masyarakat ikut mendukung perlindungan serta pengembangan aset wakaf