Pemblokiran Rekening Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Perspektif Darʾ Al-Mafāsid Muqaddam ‘Alā Jalb Al-Maṣāliḥ

Pemblokiran rekening dalam kerangka pencegahan tindak pidana pencucian uang menimbulkan persoalan hukum ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada hak milik warga negara tanpa kejelasan mekanisme pengawasan yudisial dan prosedur keberatan. Kondisi ini menempatkan kewenangan administratif dalam ketegangan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan prinsip prosedur hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penghentian transaksi yang berdampak pada pemblokiran rekening menurut hukum positif, menilai praktiknya dalam perspektif prinsip negara hukum, serta mengevaluasi legitimasi kebijakan tersebut melalui kaidah darʾ al-mafāsid muqaddam ʿalā jalb al-maṣāliḥ dalam kerangka maqāṣ id al-syarīʿah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan filosofis-normatif dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan PPATK secara normatif bersifat preventif administratif berupa penghentian sementara transaksi, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan pembatasan hak milik secara permanen tanpa mekanisme hukum lanjutan. Praktik pemblokiran rekening tanpa batas waktu yang jelas, tanpa mekanisme keberatan yang efektif, dan tanpa pengawasan yudisial berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak konstitusional. Dari perspektif maqāṣ id al-syarīʿah, kebijakan tersebut hanya memperoleh legitimasi apabila benar-benar mencegah mafsadah publik yang nyata, dilaksanakan secara proporsional dan sementara, serta tidak menimbulkan mafsadah baru terhadap perlindungan harta individu. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum agar kemaslahatan publik tetap berjalan seiring dengan keadilan dan kepastian hukum.