Kewenangan Presiden dalam Reshuffle Kabinet di Indonesia (Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

Penelitian ini dilandasi kegelisahan akademik bahwa studi sebelumnya tentang kewenangan presiden dalam reshuffle kabinet umumnya hanya dianalisis dari hukum positif dan politik praktis, tanpa evaluasi mendalam menggunakan perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji kewenangan presiden melakukan perombakan kabinet menurut hukum positif Indonesia, dan (2) mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan fikih siyasah, melalui riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara positif presiden memiliki legitimasi konstitusional kuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya tetap terikat asas umum pemerintahan yang baik. Dari perspektif siyasah dusturiyah, praktik reshuffle kabinet pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan karena minim transparansi, dominasi kepentingan koalisi, serta dampak ketidakpastian pasar. Implikasi penelitian ini adalah perlunya reformulasi praktik reshuffle menjadi mekanisme terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat