Analisis Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong Di Kampung Penosan Jaya Ditinjau Berdasarkan Teori Qardh

Praktik simpan pinjam yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG), yang merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Penosan Jaya. Program ini awalnya dirancang untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui mekanisme peminjaman dana yang dikelola secara mandiri. Namun, dalam implementasinya muncul praktik pengembalian dana yang melebihi jumlah pokok pinjaman, sehingga menimbulkan persoalan normatif terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Fenomena tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini dengan fokus pada dua aspek, yaitu bagaimana sistem simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) dan analisis kesesuaiannya dengan teori qardh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen terkait praktik simpan pinjam di masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem simpan pinjam BKPG berkontribusi positif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kemudahan akses pembiayaan, sistem pengembaliannya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam qardh. Tambahan pengembalian yang dibebankan kepada peminjam mengindikasikan adanya unsur manfaat yang termasuk dalam kategori riba, sehingga bertentangan dengan ketentuan akad qardh yang mensyaratkan pengembalian tanpa tambahan. Kondisi ini mengharuskan adanya perbaikan struktural dalam pengelolaan dana BKPG agar praktik simpan pinjam tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pedoman pengelolaan Dana BKPG dengan menyesuaikan mekanisme simpan pinjam agar bebas dari unsur tambahan yang dilarang dalam hukum syariah. Pemerintah desa dan pengelola BKPG disarankan untuk menyusun standar operasional prosedur yang lebih transparan, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa menimbulkan pelanggaran normatif.