Perspektif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko utama dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada akad murabahah yang banyak digunakan untuk pembiayaan usaha mikro. Di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, pembiayaan bermasalah sering terjadi akibat faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan usaha nasabah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko Non-Performing Financing (NPF) yang dapat berdampak pada likuiditas lembaga dan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan mempertimbangkan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara karyawan dan observasi, serta data sekunder dari fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah mengedepankan prinsip musyawarah (al-ṣulḥ), keadilan (al-‗adl), tolong-menolong (ta‗āwun), dan larangan merugikan (dharar), dengan langkah-langkah berupa pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, dan pemanfaatan jaminan. Sementara itu, perspektif hukum positif merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan OJK, yang meliputi mekanisme penagihan bertahap hingga litigasi jika diperlukan. PT LKMS Mahirah Muamalah menekankan penyelesaian berbasis prinsip syariah guna menjaga harmoni dan kemanusiaan, namun praktik monitoring terhadap usaha nasabah belum optimal, sehingga pencegahan dini terhadap pembiayaan bermasalah belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian, peningkatan pengawasan dan pembinaan nasabah menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus mempertahankan keadilan dan keberlanjutan operasional lembaga.