Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Terhadap Penetapan Wali ‘Aḍal Di Mahkamah Syar‘Iyah Banda Aceh

Fenomena wali ‘aḍal masih terjadi dalam praktik perkawinan di Aceh ketika wali nasab menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Kondisi ini mendorong calon mempelai perempuan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan guna memperoleh perlindungan hak dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim serta penerapan prinsip Maqāṣid al-syarī‘ah dalam penetapan perkara wali ‘aḍal di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh periode 2024–2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus (judicial case study). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengadilan dan dokumentasi penetapan perkara, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun atas aspek yuridis, faktual, dan kemaslahatan. Hakim memastikan tidak adanya larangan perkawinan, menilai bahwa penolakan wali tidak berdasar secara syar‘i maupun yuridis, mempertimbangkan ketidakhadiran wali di persidangan, serta menguatkan keyakinan melalui alat bukti dan keterangan saksi. Penetapan berorientasi pada perlindungan hak pemohon dan pencegahan kemudaratan sosial. Tinjauan maqāṣid al- syarī‘ah menunjukkan bahwa putusan mengakomodasi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Pengalihan kewenangan kepada wali hakim berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum perkawinan. Temuan ini menegaskan bahwa penetapan wali ‘aḍal oleh pengadilan berperan penting dalam melindungi hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah.