Implementasi Denda Pada Kerusakan Tanaman Padi Akibat Ternak Peliharaan di Kalangan Masyarakat Simeulue Tengah Menurut Konsep Ta’wīḍ

Kerusakan tanaman padi akibat ternak peliharaan merupakan salah satu bentuk sengketa yang masih sering terjadi dalam masyarakat adat Simeulue Tengah. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah Gampong dengan melibatkan aparatur Gampong, keujreun blang, serta para pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, denda adat diterapkan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami pemilik lahan, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip ta’wīḍ dalam fikih muamalah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola penetapan denda atas kerusakan tanaman padi dalam masyarakat adat Simeulue Tengah serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ta’wīḍ. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode normatif empiris melalui wawancara dengan aparatur Gampong dan masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan denda adat didasarkan pada tingkat kerusakan tanaman yang diukur menggunakan satuan hasil panen lokal seperti nalih dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Kewajiban pemilik ternak untuk mengganti kerugian mencerminkan prinsip ta’wīḍ sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat kelalaian dalam konsep dhamān fikih muamalah. Fleksibilitas dalam penurunan nilai denda dan penangguhan pembayaran juga ditemukan melalui kesepakatan musyawarah. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa pengaruh posisi sosial pemilik ternak serta belum adanya standar baku dalam menilai unsur kelalaian. Dengan demikian, praktik penetapan denda adat atas kerusakan tanaman padi di Simeulue Tengah pada umumnya telah sejalan dengan prinsip ta’wīḍ dalam fikih muamalah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan guna menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.