Partisipasi Politik Nelayan Dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Kelautan di Banda Aceh

Nelayan menjadi kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan kelautan daerah, mulai dari pengelolaan sumber daya laut, pengaturan penangkapan ikan, pengawasan wilayah perairan, hingga pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Namun, partisipasi politik nelayan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan masih cenderung terbatas dan bersifat formalitas, sehingga mereka lebih sering menjadi objek kebijakan daripada subjek yang terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi politik nelayan serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi nelayan dalam perumusan kebijakan masih bersifat representatif dan konsultatif, dengan aspirasi disalurkan melalui Panglima Laot, ketua kelompok nelayan, dan forum musyawarah. Keterlibatan tersebut belum mencapai tahap pengambilan keputusan strategis. Pada tahap pelaksanaan, nelayan terlibat dalam sosialisasi, koordinasi program, pengawasan wilayah tangkap, serta sebagai penerima bantuan dan pelatihan, namun belum dilibatkan dalam keputusan struktural. Partisipasi ini dipengaruhi oleh struktur perwakilan, responsivitas pemerintah, keterbatasan sumber daya, kapasitas pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi musiman, serta peran Panglima Laot sebagai mediator. Penelitian merekomendasikan penguatan partisipasi yang lebih inklusif, transparansi distribusi bantuan, dan peningkatan kapasitas nelayan agar keterlibatan mereka lebih substantif.