Kontestasi Kuasa Pemerintah Dan Pelaku Umkm Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Aceh Besar

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari praktik politik ekonomi dan politik anggaran di tingkat pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan UMKM menjadi arena kontestasi kepentingan antara pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan dan pelaku UMKM sebagai aktor ekonomi yang terdampak langsung oleh kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kekuasaan pemerintah daerah tercermin dalam proses perumusan kebijakan, alokasi anggaran, serta implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pelaku UMKM dilibatkan dalam proses politik anggaran serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Analisis data dilakukan secara tematik dengan perspektif politik ekonomi untuk melihat pola distribusi kekuasaan, kepentingan, dan akses terhadap sumber daya anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan UMKM masih didominasi oleh pemerintah daerah, terutama dalam penentuan program dan alokasi anggaran, sementara pelaku UMKM cenderung menjadi objek kebijakan. Dominasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang berdampak pada kurang optimalnya penyesuaian program dengan kebutuhan riil UMKM. Oleh karena itu, penguatan partisipasi UMKM dalam proses politik anggaran menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kebijakan pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.