Perjanjian Pembelian Borongan Pasir Antara PT Pelita Jaya Dengan Pelaku Usaha di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie Menurut Akad Jual Beli

Perjanjian pembelian borongan pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh kesepakatan lisan dan hubungan kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan, khususnya terkait kejelasan klausula perjanjian, kualitas, dan kuantitas pasir yang diperjualbelikan. Kondisi ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian jenis pasir, seperti perbedaan antara pasir cor, plaster, dan sirtu, serta perbedaan jumlah muatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai harga dalam transaksi. Penelitian ini membahas bentuk klausula perjanjian yang diterapkan, upaya para pihak dalam memastikan kualitas dan kuantitas pasir, serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif akad jual beli dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah literatur dari buku serta kitab fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula perjanjian yang diterapkan masih bersifat sederhana dan tidak tertulis, sementara mekanisme penentuan kualitas dan kuantitas pasir dilakukan secara konvensional tanpa standar pengukuran yang pasti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam objek akad. Dalam perspektif akad jual beli, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad, namun masih mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan yang tegas mengenai kualitas dan kuantitas pasir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan perjanjian melalui kejelasan spesifikasi objek, standar pengukuran yang akurat, serta pencatatan perjanjian secara tertulis agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan ketentuan hukum Islam.