​Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Pengedar (Studi Putusan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN BIR, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023)

Tindak pidana narkotika tergolong extraodinary crime atau kejahatan luar biasa karena dapat merusak masyarakat dan generasi muda. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan sanksi pidana, namun sering terjadi perbedaan pidana pada setiap tingkat peradilan, sebagaimana terjadi dalam perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bir, Nomor 237/Pid.Sus/2022/PT BNA, dan Nomor 363 PK/Pid.Sus/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengedar narkotika dalam ketiga putusan tersebut serta meninjau berdasarkan teori restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan. Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim menjatuhkan pidana mati dengan menitikberatkan pada besarnya jumlah narkotika. Pada tingkat Pengadilan Tinggi, pidana diubah menjadi penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Selanjutnya, pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, pidana kembali diringankan menjadi 20 tahun penjara dengan alasan adanya kekhilafan hakim dan beberapa pertimbangan tertentu yang dianggap meringankan terdakwa. Ditinjau dari perspektif restorative justice, pertimbangan hukum hakim dalam ketiga putusan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta berpotensi mengurangi efek jera dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.