Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Zina dalam Permohonan Dispensasi Kawin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pengakuan zina dalam persidangan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Kuala simpang, dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/Ms.Ksg menimbulkan persoalan yuridis karena pengakuan zina tersebut hanya dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan dispensasi guna menghindari kemudaratan yang lebih besar, namun tidak ditindaklanjuti sebagai jarīmah sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan dan pelaksanaan hukum jinayat terhadap pengakuan zina dalam perkara dispensasi kawin serta implikasi hukumnya terhadap penegakan hukum jinayat di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen putusan dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan alat bukti sah untuk dijatuhi uqubat hudud. Namun dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Ksg, pengakuan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai jarimah, melainkan hanya dijadikan dasar pertimbangan sosial (alasan mendesak) untuk mengabulkan dispensasi nikah. Temuan ini mengonfirmasi adanya disharmoni hukum dan kekosongan prosedur yang mengintegrasikan hukum keluarga dengan hukum jinayat. Akibatnya, pengakuan zina dalam ranah perdata kehilangan konsekuensi pidananya secara substantif. Hal ini berimplikasi pada lemahnya asas legalitas dan fungsi represif hukum jinayat, serta menunjukkan belum terwujudnya penegakan syariat Islam yang kaffah dan terintegrasi di Aceh.