Analisis Yuridis terhadap Tindakan Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris (Studi terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg)

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki peran penting dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum. Tindakan pemalsuan akta autentik oleh notaris dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesinya dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Permasalahan penelitian ini: bagaimana bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaristerhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg serta bagaimana implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan No. 773/Pid.b/2021/PN Smg. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini: 1) Bentuk konsekuensi hukum notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yaitu sanksi perdata ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdata), sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa I dan 1 tahun 4 bulan untuk terdakwa II serta sanksi administratif peringatan tertulis dari majelis pengawas notaris (Pasal 16 UndangUndang Jabatan Notaris). 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yaitu hakim mempertimbangkan aspek yuridis, non yuridis, sosiologis, fisiologis dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa I dan 1 tahun 4 bulan untuk terdakwa II (Pasal 264 ayat (1) KUHP). Pertimbangan tersebut menekankan proporsionalitas dengan alasan meringankan untuk mencapai keadilan restoratif. 3) Implikasi putusan hakim terhadap status akta palsu berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yaitu dapat dibatalkan karena perbuatan melawan hukum, absennya syarat sah perjanjian serta kehilangan kekuatan hukum akibat pemalsuan tanda tangan tanpa kehadiran dan kesepakatan. Saran: perlunya penguatan pengawasan majelis pengawas notaris dan gradasi pidana khusus notaris demi mencegah rekurensi.