Kebijakan Jalur Masuk Sekolah melalui Domisili Kota Banda Aceh

Kebijakan jalur masuk sekolah berdasarkan domisili merupakan instrumen pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses dan keadilan layanan pendidikan. Kota Banda Aceh sebagai wilayah dengan karakteristik kepadatan penduduk yang tidak merata menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait distribusi siswa antar sekolah dan kesenjangan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-evaluatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, kepala sekolah, dan wali murid. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan kerangka evaluasi kebijakan publik menurut Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalur domisili telah berjalan efektif dari aspek administratif dan prosedural, ditandai dengan sistem penerimaan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan ini juga mampu memperkuat akses pendidikan melalui kedekatan lokasi sekolah dengan tempat tinggal siswa. Namun, dari aspek pemerataan, kebijakan belum optimal karena masih terjadi ketimpangan distribusi siswa antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran yang dipengaruhi oleh preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Hambatan implementasi meliputi kendala teknis dalam validasi data domisili dan literasi digital, faktor sosial berupa persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, serta faktor struktural berupa ketimpangan sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pendidik antar sekolah. Temuan penelitian menegaskan bahwa kebijakan jalur domisili efektif dalam meningkatkan efisiensi proses SPMB, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemerataan mutu pendidikan, peningkatan sistem verifikasi data, serta strategi perubahan persepsi masyarakat terhadap sekolah guna mendukung keberhasilan kebijakan secara lebih komprehensif.