Analisis keabsahan Tanah Sengketa Melalui Hibah (Studi Kasus di Desa Lambaro Skep, kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)

Praktik kepemilikan tanah melalui hibah di Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh masih dilakukan menggunakan surat keterangan hibah yang dibuat oleh aparat desa tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tanpa pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik hibah tanah di Desa Lambaro Skep serta menganalisis keabsahannya menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui statute approach dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah dan pendaftaran tanah, serta melalui wawancara dan observasi. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah di Desa Lambaro Skep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah tanah di Desa Lambaro Skep dilakukan secara sederhana melalui surat hibah yang dibuat oleh aparat desa tanpa menggunakan akta PPAT dan tanpa proses pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, sekitar 10% tanah yang dikuasai masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki sertifikat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih sebagian wilayah berada dalam status sengketa dengan pihak TNI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanah hibah yang tidak memiliki sertifikat maka tidak memiliki kekuatan hukum. Secara hukum Islam praktik hibah di desa Lambaro Skep terhadap tanah yang tidak bersertifikat belum memenuhi ketentuan hukum fiqh muamalah.