Perlindungan Kreditur Pada BPRS Kota Juang Perseroda Pasca Likuidasi Menurut Konsep Ḥiwalah Dan UU No. 21 TAHUN 2008

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ketidakmampuan BPRS Kota Juang Perseroda dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditur setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berujung pada proses likuidasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak kreditur, khususnya nasabah penyimpan dana dan pihak pemilik modal, sehingga diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem perbankan syariah. Tujuan dari riset ini adalah mengkaji pemenuhan hak kreditur pasca likuidasi, peran manajemen dalam memberikan perlindungan, serta relevansi konsep ḥiwālah dalam pengalihan kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak terkait. Data dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip fikih muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kreditur dilakukan melalui mekanisme likuidasi oleh LPS, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan aset dan prosedur yang memerlukan waktu cukup lama. Peran manajemen BPRS menjadi terbatas setelah pencabutan izin usaha, sehingga perlindungan kreditur lebih banyak bergantung pada mekanisme yang dijalankan oleh LPS. Selain itu, konsep ḥiwālah memiliki relevansi dalam praktik pengalihan kewajiban kepada LPS sebagai pihak ketiga yang mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan kreditur dalam perbankan syariah tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum positif, tetapi juga dapat diperkuat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti ḥiwālah.