Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit di Kec. Darul Makmur Menurut konsep Hifdz-Al-Biah

Perkembangan industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran limbah, khususnya limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit (palm oil mill effluent). Di kecamatan Darul Makmur kabupaten nagan raya, aktivitas industri pengolahan kelapa sawit yang berdekatan dengan pemukiman pendududuk dan aliran sungai telah memicu keluhan masyarakat akibat pencemaran air, bau menyengat, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan yang efektif dari pemerintah daerah serta pengelolaan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain ditinjau dari hukum positif, persoalan ini juga relavan dianalisis dalam perspektif hukum islam melalui konsep hifz al-bi’ah sebagai bagian dari maqasid al-syariah yang menekankan kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah sawit serta menelaah pengelolaan limbah sawit berdasarkan konsep hifz al-bi’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit di kecamatan darul Makmur telah diatur secara normatif melalui qanun nagan raya nomor 3 tahun 2021, yang mencakup upaya preventif dan represif, seperti kewajiban pengelolaan limbah, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif, sebagaimana masih ditemukannya dampak pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat. Ditinjau dari konsep hifz al-bi’ah, pengelolaan limbah sawit yang tidak memenuhi standar lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi.