Penerapan Upah Minimum Provinsi Aceh terhadap Karyawan Perum DAMRI Banda Aceh (kajian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017)

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak pekerja mendapatkan penghasilan yang layak. Di Aceh, UMP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp2.500.000 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016. Namun implementasinya belum optimal, termasuk di Perum DAMRI Banda Aceh dimana terdapat karyawan tetap yang menerima upah di bawah UMP. Penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana penerapan UMP di Perum DAMRI Banda Aceh, dan (2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat penerapan UMP di Perum DAMRI Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskritif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan mantan karyawan, pihak Perum DAMRI Banda Aceh, dan Dinas Tenaga Kerja. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2017, serta literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengupahan belum sesuai dengan ketentuan UMP. Pihak perusahaan memasukkan uang makan dan uang transportasi yang bersifat tidak tetap ke dalam tunjangan tetap untuk perhitungan upah. Adapun hambatan yang ditemukan dalam penerapan UMP antara lain kurangnya pemahaman karyawan terhadap hak normatif, PKB yang bertentangan dengan pengupahan nasional, serta lemahnya fungsi pengawasan dan terbatasnya jumlah dan kapasitas dari Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh. Kesimpulannya, penerapan UMP di Perum DAMRI Banda Aceh belum sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap sistem pengupahan, revisi terhadap isi PKB, dan penguatan fungsi pengawasan pemerintah demi melindungi hak dan kesejahteraan pekerja