Hukum Akad Muzara’ah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fleksibilitas prinsip mu’amalah dalam merespons kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kerjasama pertanian melalui akad muzara’ah. Akad ini mempertemukan pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil, namun status hukumnya diperselisihkan oleh ulama empat mazhab. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana dasar hukum yang digunakan ulama empat mazhab tentang hukum akad muzara’ah; kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama empat mazhab tentang hukum akad muzara’ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), serta pendekatan komparatif dan ushul fikih. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik empat mazhab dan literatur fikih muamalah pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif- komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan akad muzara’ah karena dinilai sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan didukung oleh praktik Rasulullah SAW di Khaibar. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Syafi’i pada dasarnya tidak membolehkannya karena mengandung unsur ketidakjelasan (jahālah), kecuali jika dikonstruksikan dalam bentuk akad ijarah atau musaqah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap nash hadist, penerapan kaidah ushul fikih, penggunaan qiyas, serta pertimbangan terhadap ‘urf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang membolehkan akad muzara’ah, khususnya menurut mazhab Hanbali, lebih relevan untuk diterapkan pada konteks masyarakat saat ini, dengan syarat akad dilakukan secara jelas, adil, dan menghindari unsur gharar.