Distribusi Harta Hibah Berdasarkan Gender yang Beralih Status Menjadi Warisan (di Gampong Lampisang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)

Praktik pembagian harta dalam masyarakat Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu praktik yang masih ditemukan adalah distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan dilakukan semasa pemberi hidup, dibagikan dan dipilah harta tersebut sesuai peran dan tanggung jawab masing – masing gender dan kemudian diperhitungkan sebagai warisan setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris, tokoh masyarakat, dan aparatur gampong, serta didukung oleh studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta dilakukan berdasarkan peran sosial gender, di mana anak laki-laki umumnya menerima harta produktif seperti kebun atau tanah, sedangkan anak perempuan menerima rumah atau harta yang bersifat tempat tinggal. Pembagian tersebut dilakukan melalui hibah ketika pewaris masih hidup, namun dalam praktiknya kadang kala menimbulkan ketimpangan dan berpotensi merugikan salah satu pihak disebabkan lemahnya kekuatan hukum dalam proses pembagian. Dari perspektif hukum Islam, praktik distribusi harta hibah berdasarkan gender yang beralih status menjadi warisan sejalan dengan nilai syariat, pembagian berasal dari rasa khawaatir dan kasih sayang orang tua yang mana takut akan kemiskinan kepada anaknya dan secara hukum hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bolehnya melakukan pratik tersebut dengan syarat hakus diikat dengan kekuatan hukum yang jelas.