Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Non Amil Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal (Kajian Di Mahkamah Syar'iyah Kutacane)

Pengelolaan zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Di Provinsi Aceh, pengelolaan zakat diatur secara khusus melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, yang menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat berada pada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai lembaga amil resmi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak non lembaga amil, khususnya di kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan zakat oleh non lembaga amil yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Kutacane serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Kutacane, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal dan sumber hukum Islam yang relevan. Praktik pengelolaan zakat di kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane yakni 20% disetorkan kepada Baitul Mal Aceh Tenggara, 60% dikembalikan kepada muzakki untuk disalurkan secara mandiri, dan 20% diserahkan ke kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengelolaan zakat oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.