Kekuasaan Syariat Islam di Aceh (Persepektif Lembaga - Lembaga Swadaya Masyarakat)

Syariat Islam di Aceh Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus, keistimewaan serta otonomi khusus tersebut tidak didapatkan dengan mudah oleh masyarakat Aceh, namun melalui perjuangan yang panjang. Bukti dari keistimewaan Aceh salah satunya yaitu dengan diberlakukannya Syariat Islam di Aceh. Syariat Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, hal-hal yan diatur dalam Syariat Islam yaitu dibidang Aqidah, Akhlak serta Syariah. Syariat Islam sendiri dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah, kewenangan Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan Mahkamah syar’iyah juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Pada dasarnya Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan yang sama dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara, namun Mahkamah Syar’iyah mendapat wewenangan yang lebih besar, kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Mahkamah Syar’iyah adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama serta bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam, Namun, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapatkan tanggapan Pro-Kontra dari berbagai kalangan, khususnya dari