Pelaksanaan Pembangunan Jalan T. Iskandar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh serta meninjau kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Aceh telah mengikuti tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), v proses pelelangan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan. Secara normatif, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, lambatnya proses perencanaan, serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, ditemukan bahwa masih terdapat kondisi jalan yang kurang optimal akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas serta keterlambatan dalam penanganan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai aturan, namun dari aspek efektivitas dan kualitas pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan, pengawasan, serta alokasi anggaran agar pelaksanaan pembangunan jalan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu mewujudkan jalan yang aman, nyaman, dan berfungsi secara maksimal bagi masyarakat.