Pergeseran Paradigma Wali Mujbir dalam Fikih Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemaksaan Perkawinan Anak (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh)

Pergeseran makna dan kedudukan wali mujbir dalam pernikahan anak perempuan di Indonesia menjadi isu yang menarik dianalisis pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hukum Islam klasik, wali mujbir memiliki otoritas penuh untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari pihak anak. Sementara regulasi baru ini melalui Pasal 10 UU TPKS membatasi dan mengancam dengan hukuman pidana terhadap pemaksaan perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan wali mujbir dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, pergeseran makna dan kedudukan wali mujbir dalam pernikahan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, implementasi di KUA terhadap pergeseran makna wali mujbir dalam menikahkan anak pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan nilai maslahat dalam UU TPKS terhadap pernikahan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris/sosiologis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali mujbir dalam xiii Islam memberi kuasa memaksa, namun dalam praktik di KUA Banda Aceh tidak ditemukan penyalahgunaan. KHI menetapkan wali sebagai rukun nikah, namun pasca UU TPKS, kekuasaan wali dibatasi demi perlindungan perempuan. UU TPKS telah terintegrasi dalam prosedur KUA sebagai perlindungan hukum dan moral. Wali diposisikan sebagai pendamping, bukan pemegang kuasa mutlak. Disarankan kepada enteri Agama perlu mengatur tegas prosedur wawancara calon pengantin untuk mendeteksi potensi pemaksaan oleh wali. Pemerintah disarankan merevisi UU Perkawinan dengan melarang eksplisit pemaksaan nikah dan menyelaraskannya dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. KUA perlu diberi pelatihan sensitif gender dan wajib menyediakan ruang konsultasi pribadi yang aman bagi calon pengantin.