Hukum Pelaksanaan Aqad Musaqah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‘i)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai legalitas aqad musaqah, yaitu kerja sama pengairan dan perawatan tanaman antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertentangan pendapat antara Imam Hanafi yang cenderung melarang praktik ini karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dengan Imam Syafi‘i yang membolehkannya berdasarkan praktik Rasulullah SAW. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pandangan kedua mazhab tersebut mengenai aqad musaqah beserta dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan status hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-komparatif. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur‘an, Hadis, serta kitab-kitab otoritatif seperti Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dan Bidayatul Mujtahid. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptifanalitis dan komparatif untuk menemukan titik persamaan serta perbedaan dari argumentasi hukum masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah melarang aqad musaqah karena adanya ketidakpastian pada imbalan penggarap, yang dinilai bertentangan dengan prinsip sewa-menyewa. Sebaliknya, Imam Syafi‘i membolehkan aqad ini dengan merujuk pada hadis sahih mengenai pengelolaan kebun Khaibar oleh Rasulullah SAW. Perbedaan ini berakar pada metode istinbath hukum yang digunakan, di mana Imam Hanafi sangat berhati-hati terhadap potensi transaksi yang tidak jelas, sementara Imam Syafi‘i lebih menekankan pada kekuatan dalil sunnah dan aspek kemaslahatan masyarakat dalam kerja sama di bidang pertanian.