Kawin Lari (Munik) dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues)

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada praktiknya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, salah satunya adalah fenomena kawin lari yang terjadi di Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan yang dikaji meliputi proses terjadinya kawin lari serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon dilakukan dengan cara pihak laki-laki membawa perempuan tanpa persetujuan orang tua menuju rumah tokoh agama atau kerabat untuk diamankan sementara. Selanjutnya, pasangan melaporkan kepada aparatur desa dan pihak keluarga perempuan, kemudian dilakukan musyawarah antar keluarga hingga tercapai kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Faktor penyebab utama kawin lari meliputi tidak adanya restu orang tua, praktik perjodohan dan tekanan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi dan ijab kabul, namun dalam praktiknya masih ditemukan potensi pelanggaran, terutama terkait keabsahan wali. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dengan demikian, praktik kawin lari di Kecamatan Blang Pegayon masih menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.