Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perceraian Anggota Polri di Polres Aceh Selatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur kewajiban administratif bagi anggota Polri yang akan mengajukan perceraian, khususnya keharusan memperoleh izin atasan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin, tertib administrasi, dan stabilitas institusi kepolisian, termasuk di lingkungan Polres Aceh Selatan. Di sisi lain, dalam hukum Islam, keabsahan perceraian ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak tanpa mensyaratkan adanya izin dari pihak ketiga. Perbedaan karakter pengaturan tersebut menjadi dasar perlunya kajian mengenai pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perceraian anggota Polri di Polres Aceh Selatan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 di Polres Aceh Selatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan administratif yang berlaku, terutama terkait kewajiban memperoleh izin atasan sebelum pengajuan perceraian ke pengadilan. Dari perspektif hukum Islam, ketentuan administratif tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perceraian secara syar’i selama rukun dan syarat talak terpenuhi. Dengan demikian, Perpolri Nomor 6 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai pengaturan administratif kedinasan yang berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa meniadakan keabsahan perceraian menurut syariat.