Analisis Praktik Wakalah Wali Nikah Di Kecamatan Ingin Jaya Dalam Tinjauan Maqasid

Pernikahan dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga pelaksanaan akad oleh wakil atas izin wali tetap dibenarkan secara syar‘i. Praktik wakalah wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya merealisasikan maqasid al-syari’ah karena digunakan ketika wali nasab menghadapi faktor keterbatasan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik wakalah wali nikah di kecamatan ingin jaya serta mengetahui tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap praktek wakalah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini mendeskriptifkan hasil dan data yang didapat pada saat meneliti di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dan wawancara. Teknik analisis data dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakalah wali nikah terjadi bukan karena ketiadaan wali, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama meskipun wali nasab tetap hadir dalam majelis akad. Faktor agama muncul ketika wali merasa belum memenuhi sifat adil atau khawatir kondisi religiusnya belum layak untuk melafazkan ijab secara langsung, sehingga memilih menyerahkan pengucapan akad kepada pihak yang dianggap lebih kompeten. Faktor internal terlihat dari kondisi psikologis wali, seperti rasa gugup, kurang percaya diri, dan kekhawatiran salah dalam pengucapan lafaz ijab, sementara faktor sosial budaya tercermin dari adanya penghormatan masyarakat terhadap tokoh agama atau penghulu yang dipandang lebih pantas memimpin prosesi sakral pernikahan. Dari perspektif maqasid al-syari’ah, praktik wakalah wali nikah ini sejalan dengan tujuan syariat pada tingkat daruriyyat melalui terjaganya agama, jiwa, dan keturunan, pada tingkat hajiyyat dengan memberikan kemudahan bagi wali tanpa menghilangkan keabsahan akad, serta pada tingkat tahsiniyyat dengan menyempurnakan etika, ketertiban, dan kekhidmatan pelaksanaan pernikahan. Selama wakalah dilakukan sesuai rukun dan syarat nikah serta dicatat secara resmi, praktik ini dapat dinilai sah dan relevan baik secara syar‘i maupun menurut hukum positif.