Kewajiban Pemberian Uang Pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan PP No. 35 Tahun 2021 di PT Mopoli Raya Aceh Barat

Penelitian ini mengkaji pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT Mopoli Raya Aceh Barat tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa pemberian pesangon kepada pekerja. Kajian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik PHK tersebut dengan ketentuan hukum positif serta menilai aspek keadilannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis melalui analisis normatif terhadap peraturan ketenagakerjaan dan data empiris hasil wawancara dengan mantan pekerja, pihak perusahaan, dan Dinas Tenaga Kerja Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PHK yang dilakukan perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, PHK tanpa pesangon tidak sejalan dengan prinsip ijarah bi al-ʿamal, nilai keadilan (ʿadl), amanah, serta tujuan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam maqāṣid al-syarīʿah. Oleh karena itu, penyelesaian hubungan kerja perlu diarahkan pada pemenuhan keadilan substantif dan perlindungan hak pekerja sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik ketenagakerjaan.