Hak Berpolitik Non-Muslim dalam Negara Modern: Analisis Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Perspektif Siyāsah Syar’iyyah

Penelitian ini mengkaji hak politik warga negara non-Muslim dalam konteks negara modern melalui analisis pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na‘im dengan menggunakan perspektif siyāsah syar‘iyyah. Kajian ini relevan mengingat konstruksi fikih klasik umumnya membatasi partisipasi politik non- Muslim dalam kerangka ahl al-dhimmah, sementara negara modern menuntut prinsip kesetaraan kewarganegaraan. An-Na‘im menawarkan paradigma negara sekuler yang bersifat inklusif, yakni negara yang tidak menegasikan agama, tetapi menjamin kebebasan beragama dan persamaan hak politik bagi seluruh warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis normatif-filosofis untuk menelaah konsepsi hak politik non-Muslim dalam pemikiran An-Na‘im dan relevansinya dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemikiran An-Na‘im ke dalam kerangka siyāsah syar‘iyyah, sehingga memperkaya diskursus fikih politik Islam kontemporer mengenai legitimasi kesetaraan politik non-Muslim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan An-Na‘im sejalan dengan nilai-nilai substansial siyāsah syar‘iyyah, terutama prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah), meskipun berbeda secara formal dari konstruksi hukum fikih klasik.