Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai pada Bea Cukai Tanjung Balai Karimun

Penyelundupan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang kepabeanan yang dilakukan dengan tidak menaati ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ketentuan mengenai pelanggaran ini diatur dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi faktual peredaran rokok ilegal serta pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut masih tinggi dan bersifat berulang. Data tahun 2025 mencatat lebih dari 1,7 juta batang rokok ilegal berhasil ditindak dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Praktik penyelundupan umumnya dilakukan oleh jaringan terorganisir yang memanfaatkan posisi geografis wilayah perbatasan dengan akses laut yang strategis. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian penerimaan negara, terganggunya persaingan usaha, serta risiko kesehatan masyarakat akibat produk yang tidak memenuhi standar. Penegakan hukum telah dilakukan melalui pengawasan, penindakan, penyidikan, serta kerja sama lintas instansi. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan sistem hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang bersifat komprehensif melalui pendekatan represif dan preventif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga penerimaan negara.