Sinergitas Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam Penerapan Qanun No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sinergitas Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok di ruang publik. Penerapan kebijakan KTR menuntut adanya kerja sama dan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada instansi terkait. Sinergitas antarinstansi telah terbangun dalam pelaksanaan Qanun KTR, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum terstruktur, keterbatasan pengawasan di lapangan, serta penegakan sanksi yang belum konsisten, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok. Diperlukan penguatan sinergitas pemerintahan agar penerapan Qanun KTR dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.