Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Narapidana Pada Pemilu 2024 di Aceh

Pemenuhan hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional tetap melekat pada setiap warga Negara, termasuk narapidana. Dalam Negara demokrasi, hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tidak dapat dicabut kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam pemenuhan hak politik bagi Narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Komisi Indepen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Petugas Lapas, serta warga binaan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak politik narapidana, antara lain melalui pendataan pemilih, pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pelaksanaan sosialisasi pemilu, serta koordinasi antara KIP Aceh, Panwaslih Aceh dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen Negara dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Namun demikian, pelaksanaan pemenuhan hak politik tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat sejumlah narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kendala administrative, seperti ketidaksesuaian data kependudukan, data ganda, narapidana yang berasal dari luar Provinsi Aceh, serta mutasi narapidana menjelang hari pemungutan suara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan politik narapidana pada Pemilu 2024 di Aceh telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi , akurasi pendataan dan penguatan regulasi teknis agar hak politik narapidana dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan.