Peran Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mencegah dampak negatif perkawinan dini. Meskipun jumlah perkara dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2020–2024, permohonan yang diajukan masih didominasi oleh anak pada rentang usia kritis 16 hingga 18 tahun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dan bagaimana tijauan dari hukum perlundungan anak terhadap putusan permohonan dispensasi perkawinan dalam usia tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menetapkan dispensasi perkawinan serta kesesuaiannya dengan perspektif perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen putusan, dengan menggunakan kerangka teori perubahan hukum (Taghyir al-Ahkam) dan Maqāṣid al-Syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memutus perkara tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim cenderung memaknai "alasan mendesak" secara pragmatis dan luas, mencakup aspek sosial dan moral seperti kekhawatiran timbulnya fitnah atau zina, di samping alasan medis seperti kehamilan. Sedangkan tinjauan hukum perlindungan anak, putusan tersebut secara yuridis-formal putusan tersebut sah, secara substantif pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak yang komprehensif. Putusan yang diambil lebih menekankan pada aspek moralitas jangka pendek daripada perlindungan hak-hak fundamental anak untuk masa depan, seperti hak pendidikan dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menyimpulkan adanya dilema antara penegakan batas usia minimal dan pencegahan kerusakan moral di masyarakat.