Keterwakilan Negara dalam Fenomena No Viral No Justice Terhadap Prinsip Al-‘Adl

Keterwakilan negara dalam penelitian ini ditujukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian, di mana kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala, salah satunya ialah masyarakat saat ini mengalami sulitnya untuk melapor perkara yang dialami, maka timbul lah fenomena no viral no justice. Hal ini dikarenakan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip equality before the law serta nilai keadilan (al-‘adl) dalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini pertama, bagaimana peran aparat penegak hukum sebagai representasi negara dalam menghadapi fenomena no viral no justice dan kedua, apa implikasi fenomena no viral no justice terhadap prinsip keadilan (al-‘adl) dalam hukum Islam. Kemudian, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan jenis penelitian normatif, dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum wajib menangani setiap perkara tanpa membedakan jenis maupun pihak yang terlibat. Sesuai amanat dalam UU bahwa proses hukum harus bersifat transparan, adil, dan jujur, bukan menunggu kasus viral terlebih dahulu untuk mendapat perhatian, dan kedua, dampak dari terjadinya fenomena no viral no justice ialah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Dalam Islam, fenomena ini bertentangan dengan prinsip al-‘adl, serta fenomena ini juga menunjukkan belum terpenuhinya asas equality before the law.