Penundaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Penelitian ini membahas tentang penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah padahal di dalam pasal 171 KHI menyatakan setelah pewaris meninggal dan kewajiban ahli waris terpenuhi maka warisan itu haruslah segera dibagikan.Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana praktik pembagian harta warisan, Faktor terjadinya penundaan pembagian warisan, analisis kasus terkait penundaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum tentang praktik penundaan pembagian harta warisan. Metode penelitian ini adalah empiris karena yang diambil dari perilaku manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial yang di dapatkan di lapngan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh sara opat di beberama Gampong di Kecamatan Bukit. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan musyawarah keluarga. Penundaan ini dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan setempat, ahli waris yang di bawah umur, dominasi dari ahli waris tertentu, pemahaman yang rendah mengenai ilmu faraid, pernikahan yang baru terjadi. Penundaan yang berlangsung lama menimbulkan dampak negatif seperti ketidakpastian dalam hukum, hilangnya hak para ahli waris, dan terjadinya konflik dalam keluarga. Dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, penundaan dalam pembagian warisan tidak dibenarkan apabila menghalangi hak para ahli waris, sehingga perlu ada penguatan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam untuk mencapai keadilan serta kepastian hukum.