ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

Penelitian ini menganalisis kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Aceh., serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilengkapi wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan MPA telah diatur secara jelas dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022. Namun, kewenangan MPA bersifat rekomendatif dan pengawasan, terbatas pada pemberian pertimbangan dan rekomendasi kebijakan, bukan kewenangan eksekutorial sebagai penyedia langsung sarana dan prasarana. Kendala utama yang menghambat efektivitas MPA meliputi: (1) sifat kewenangan yang rekomendatif tanpa daya ikat hukum; (2) ketergantungan pada political will dan kapasitas fiskal pemerintah daerah; (3) koordinasi yang belum optimal dengan dinas teknis; (4) kurangnya sosialisasi; serta (5) kapasitas kelembagaan yang terbatas. Kesimpulannya, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitas MPA masih terhambat oleh faktor struktural, operasional, dan politik. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi yang lebih baik antar pemangku kepentingan agar MPA dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai mandat otonomi khusus Aceh.