Pembatalan Akta Jual Beli Tanah yang Diterbitkan Camat Selaku PPATS karena Cacat Formil (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2021/Pn Jantho)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum dalam penerbitan dan pembatalan akta jual beli tanah oleh camat yang tidak sesuai dengan prosedur serta implikasinya terhadap keabsahan sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerbitan akta jual beli oleh camat dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji Apakah penerbitan akta jual beli tanah oleh camat Blang Bintang telah memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta menilai implikasi hukumnya dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Jth. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan negeri, serta undang-undang yang diterapkan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan akta jual beli oleh camat tidak memenuhi prosedur hukum karena tidak didukung bukti kepemilikan yang sah dan tidak melibatkan pihak yang berwenang secara lengkap, sehingga akta tersebut cacat secara hukum. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena alas haknya tidak sah, sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa akta jual beli tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga klaim pihak pembantah ditolak dan kepemilikan tanah tetap berada pada pihak yang memiliki dasar hukum yang sah. penolakan perlawanan Siti Hawa dan penegasan keabsahan sita eksekusi berdasarkan Putusan MA No. 1855 K/Pdt/2020.