Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.STB)

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua memenuhi hak-hak anak, baik hak pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan hak nafkah. Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak pasca cerai sering mengalami kendala misalnya hambatan finansial, komunikasi dan lainnya, sehingga berpotensi pengabaian kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca cerai sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak dalam Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemenuhan hak anak pasca cerai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan juga pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca cerai diatur secara jelas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk menjamin memenuhi hak anak meski hubungan perkawinan telah berakhir. Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb mengenai cerai talak atau kasus suami menceraikan istri, hakim menetapkan kewajiban ayah memenuhi nafkah dan kebutuhan anak sebagai bentuk tanggung jawab pasca cerai. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan ekonomi, kesadaran hukum rendah, kurangnya komunikasi orang tua, serta lemahnya pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk itu, perlu peningkatan kesadaran hukum orang tua, penguatan mekanisme pengawasan, dan dukungan dari lembaga terkait agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan anak.